Syarat Untuk UMKM yang Bisa Mendapatkan Bantun BLT dari Pemerintah

Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir hingga saat ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh negara di dunia. Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung telah menimbulkan beberapa masalah di Indonesia, yang paling kentara adalah masalah kesehatan dan ekonomi. Tidak bisa dihindari, sedari awal adanya atau menyebarnya virus corona COVID-19, perputaran ekonomi hampir seluruh negara di dunia merosot tajam, termasuk juga di Indonesia sampai saat ini.

Semua lapisan masyarakat pasti merasakan dampak dari pandemi virus corona COVID-19. Pendapatan beberapa industri merosot turun, jauh dibandingkan dengan sebelum pandemi, bahkan berujung pada kebangkrutan atau krisis keuangan. Situasi seperti ini akan berdampak pada perusahaan besar, dan tentunya pelaku UMKM juga akan merasakan dampaknya.

Pandemi virus corona COVID-19 memang berdampak pada semua industri, namun pelaku UMKM tidak perlu khawatir terus menerus, karena saat ini sedang berjalan upaya dari pemerintah untuk membantu semua UMKM bertahan di tengah pandemi yang tidak kunjung usai.

Bantuan Langsung Tunai untuk UMKM

bantuan blt

Pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir. Demi membantu beberapa sektor yang terkena dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia saat ini memberikan dukungan berupa bantuan. Pemberian bantuan oleh pemerintah ini diberikan kepada usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) setempat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurut beberapa sumber, pemerintah dikabarkan sedang menyiapkan bantuan keuangan untuk usaha kecil, menengah dan mikro yang terdampak pandemi COVID-19. Berita gembira ini tentunya akan membawa sedikit semangat dan harapan bagi kita yang sedang berjuang untuk bertahan dari wabah virus Covid-19.

Tidak hanya itu saja, pemerintah memberikan pendampingan kepada peserta UMKM yang telah mendaftar layanan koperasi di tempat tinggalnya. Semua peserta UMKM akan mendapatkan dana BLT sebesar Rp2,4 juta. Rencana BLT UMKM dimulai pada 17 Agustus tahun lalu, bertepatan dengan peringatan 75 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (HUT RI) dan akan berlanjut hingga tahun ini.

Skema Bantuan UMKM

Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUKM), menyatakan sistem moneter ini akan digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pelaku usaha yang masih dapat mempertahankan usaha atau usahanya selama pandemi COVID-19 saat ini. Sementara itu, bantuan sosial akan diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mampu menjual atau menjalankan usahanya akibat dampak resesi ekonomi.

Teten Masduki, Menteri Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Mikro juga menyatakan bahwa berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, akan terdapat 6 (enam) rencana besar untuk mengalokasikan bantuan keuangan kepada usaha kecil, menengah dan mikro yang terkena dampak pandemi. Diantarnya akan memberikan relaksasi kredit selama enam bulan, pembayaran cicilan dan bunga bagi penerima pinjaman komersial rakyat atau pinjaman mikro di bawah Rp 10 juta. 

Selain itu, bentuk bantuan lain yang disiapkan oleh pemerintah yaitu adanya keringanan pajak untuk UMKM. Penghapusan pajak untuk UMKM akan diberikan selama 6 bulan, dan juga mendorong daya beli masyarakat terhadap produk UMKM.

Syarat Mendapatkan BLT Untuk UMKM

Perlu kita ketahui bahwa tidak semua usaha kecil, menengah dan mikro dapat menerima bantuan dana, hanya usaha kecil, menengah dan mikro yang dapat memenuhi syarat yang dapat menerima bantuan keuangan. Untuk pelaporan dari berbagai sumber, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kelancaran atau kepatuhan pembayaran pajak. Selain itu, syarat lain yang harus dipenuhi adalah memiliki rekam jejak atau reputasi yang baik dalam bisnisnya, tidak memberhentikan karyawannya.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Mikro akan lebih memperhatikan industri yang terkena dampak pandemi COVID-19 atau usaha di daerah terdampak. Sektor yang terkena dampak termasuk layanan akomodasi, transportasi, grosir dan pengecer, manufaktur dan beberapa sektor lain yang terdampak pandemi.

Bagi usaha kecil, menengah dan mikro yang ingin menerima dana bantuan sebesar 2,4 juta rupiah tentunya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti:

  • Pelaku UMKM telah terdaftar di koperasi setempat.
  • Pelaku UMKM saat ini sedang tidak menerima kredit Modal seperti KUR dan pembiayaan lainnya.
  • Mempunyai rekening pribadi dengan saldo minimal 2 (dua) Juta Rupiah.
  • Pemilik UMKM merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) dan Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan).
  • Memiliki atau berstatus sebagai pengusaha UMKM, dilampirkan dengan surat usulan sebagai calon penerima BPUM.
  • Melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)
  • Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
  • Tidak berstatus sebagai anggota Polri atau TNI.
  • Tidak berstatus sebagai pegawai BUMN atau BUMD.